Undang Undang

Peraturan dan Undang-Undang yang Mengatur PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) merupakan seperangkat regulasi yang mendasari dan mengatur profesi serta organisasi perawat di Indonesia. PPNI sebagai organisasi profesi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perawat di Indonesia bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memiliki hak serta perlindungan hukum yang jelas.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPNI dan profesi perawat di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

• Deskripsi: Ini adalah undang-undang utama yang mengatur tentang profesi perawat di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi praktik keperawatan serta tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa tenaga perawat memiliki hak untuk bekerja secara profesional dan diakui.
• Poin Penting:
  • Hak dan Kewajiban Perawat: Menyebutkan hak perawat dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai serta kewajiban untuk memberikan pelayanan keperawatan yang profesional.
  • Registrasi dan Lisensi: Menyatakan bahwa perawat harus terdaftar dalam sistem registrasi dan memiliki izin praktik untuk bekerja secara sah.
  • Pembentukan Majelis Keperawatan: Undang-Undang ini juga membahas pembentukan Majelis Keperawatan Indonesia (MKI) yang berfungsi untuk mengatur standar dan kode etik profesi perawat.
  • Standar Pendidikan dan Pelayanan Keperawatan: Mengatur tentang standar pendidikan keperawatan, program pelatihan, dan praktik keperawatan yang harus diikuti oleh setiap perawat.

2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

• Deskripsi: Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait dengan tenaga kesehatan, termasuk perawat. PP ini juga menetapkan persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan izin praktik serta memperjelas hak dan kewajiban mereka.
• Poin Penting:
  • Regulasi Izin Praktik: Menetapkan bahwa perawat harus memperoleh izin praktik untuk menjalankan profesinya di fasilitas kesehatan.
  • Sertifikasi Tenaga Kesehatan: Peraturan ini memperkenalkan pentingnya sertifikasi untuk tenaga kesehatan agar mereka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.
  • Penempatan Tenaga Kesehatan: Mengatur tentang distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

• Deskripsi: UU ini mengatur sistem kesehatan di Indonesia secara keseluruhan, yang juga mencakup profesi perawat. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan terintegrasi.
• Poin Penting:
  • Peningkatan Akses Kesehatan: Menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil.
  • Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan: Mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang harus melibatkan tenaga kesehatan profesional, termasuk perawat, di fasilitas kesehatan.
  • Peran Perawat dalam Pelayanan Kesehatan: Mengakui perawat sebagai salah satu elemen penting dalam tim kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 57 Tahun 2013 tentang Registrasi dan Sertifikasi Perawat

• Deskripsi: Peraturan ini mengatur tentang proses registrasi dan sertifikasi bagi perawat yang akan berpraktik. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap perawat yang bekerja di Indonesia memiliki kualifikasi yang sesuai.
• Poin Penting:
  • Registrasi Perawat: Menyebutkan bahwa setiap perawat wajib terdaftar di Majelis Keperawatan Indonesia (MKI) untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai tenaga keperawatan yang sah.
  • Sertifikasi: Perawat harus mengikuti ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang untuk membuktikan kompetensinya dalam memberikan pelayanan keperawatan.
  • Pelatihan dan Pengembangan Profesi: Mengatur tentang kewajiban perawat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka.

5. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 2000 tentang Badan Pembina Profesi Tenaga Kesehatan

• Deskripsi: Keputusan Presiden ini mengatur tentang pembentukan badan pembina profesi tenaga kesehatan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan standar profesi dan etika profesi tenaga kesehatan, termasuk perawat.
• Poin Penting:
  • Pembentukan Badan Pembina Profesi: Menetapkan badan yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan terkait profesi tenaga kesehatan.
  • Pengawasan dan Penegakan Etika Profesi: Menjamin bahwa profesi perawat selalu diawasi dan dijalankan sesuai dengan kode etik dan standar profesi.

6. Peraturan Majelis Keperawatan Indonesia (MKI)

• Deskripsi: MKI merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang memiliki peran penting dalam mengatur profesi perawat di Indonesia, seperti pengawasan terhadap standar pendidikan, pelatihan, dan etik profesi.
• Poin Penting:
  • Kode Etik Keperawatan: MKI menyusun dan menetapkan kode etik profesi perawat yang wajib diikuti oleh setiap perawat di Indonesia.
  • Standar Profesi Keperawatan: MKI mengatur standar kompetensi perawat yang harus dipenuhi dalam setiap jenis pelayanan kesehatan.
  • Sertifikasi dan Pengawasan: MKI juga bertugas melakukan sertifikasi dan pengawasan terhadap kompetensi perawat di Indonesia.

7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Keperawatan

• Deskripsi: Peraturan ini mengatur tentang standar pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek teknis dalam memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas.
• Poin Penting:
  • Standar Pelayanan Keperawatan: Mengatur bagaimana standar pelayanan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh perawat.
  • Pelayanan Berbasis Bukti: Menekankan pentingnya pelayanan keperawatan yang berbasis bukti (evidence-based practice) untuk meningkatkan hasil kesehatan.

8. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

• Deskripsi: Walaupun undang-undang ini lebih banyak mengatur profesi pengajar secara umum, namun dalam konteks pendidikan perawat, ini juga relevan karena beberapa perawat yang berperan sebagai dosen atau pengajar di institusi pendidikan keperawatan.
• Poin Penting:
  • Kualifikasi Pengajar: Mengatur kualifikasi dan kompetensi dosen di bidang pendidikan keperawatan.
  • Pendidikan Berkelanjutan: Mendorong pengembangan dan pendidikan berkelanjutan bagi pengajar di bidang keperawatan.

Peran PPNI dalam Mewujudkan Ketaatan terhadap Peraturan

PPNI sebagai organisasi profesi perawat memiliki peran yang sangat penting dalam:

• Mengawasi Ketaatan terhadap Peraturan: PPNI berfungsi untuk mengedukasi dan mengawasi anggotanya agar selalu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait profesi perawat.
• Advokasi dan Perlindungan Profesi Perawat: PPNI juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak perawat di Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan regulasi yang ada.
• Meningkatkan Standar Profesi: PPNI berupaya meningkatkan standar kompetensi, etika, dan layanan perawat melalui pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan.